Warga Minta Jatah Pekerjaan Proyek Waduk Logung

KUDUS, suaramerdeka.com – 8 Juni 2015 14:16 WIB – Warga masyarakat meminta jatah pekerjaan dalam proyek Waduk Logung di Kudus. Jenis pekerjaan tersebut berupa pekerjaan kasar pra konstruksi atau sipil juga jasa persewaan truk pengangkut material dan alat berat. Proyek tersebut akan digarap oleh rekanan PT Wijaya Karya (Wika).

Hal itu terungkap dalam sarasehan terbatas yang digelar Satuan Kerja (Satker) Waduk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah di Kudus, Senin (8/6) siang. Diskusi yang dipandu Staf Ahli Bupati Kudus, Hari Triyogo, dihadiri Kepala Satker Waduk Budi Malindo dan staf Dudi Wira Irawan, perwakilan warga masyarakat terdampak, aktivis LSM, dan wartawan.

Wakil warga Desa Kandangmas, Arwani, menyatakan, saat ini ada beberapa kelompok operator truk pengangkut material dan alat berat yang merupakan warga sekitar lokasi proyek berada di bawah koordinasinya. “Kami berharap, rekanan yang menggarap bisa bekerjasama dengan kami,” pintanya.

Sementara, aktivis LSM Eny Mardiani mempertanyakan penyebab dimajukannya rencana pembangunan waduk dari 2019 ke 2018. “Kami mengingatkan, jangan sampai PSDA terlibat dalam permainan politik. Kami melihat percepatanini politis,” ujarnya.

Kepala Satker Waduk, Budi Malindo menegaskan, tugas yang dia lakukan sama sekali tidak dipengaruhi hal-hal politik. “Kami, melaksanakan tanggung jawab berdasarkan kajian teknis dan dengan pertimbangan kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.

Tentang sekitar 3,3 hektare lahan yang bakal terkena waduk yang masuk wilayah Desa Bremi, Kecamatan Gembong, Pati, yang belum terbebaskan, saat ini tinggal persoalan teknis saja. “Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Pati,” tutur staf Satker Waduk, Dudi Wira Irawan. Lahan tersebut merupakan hak milik warga DesaKandangmas, Kecamatan Dawe, Kudus.

Waduk Logung yang terdapat di tapal batas wilayah Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo (Kudus) serta Kecamatan Gembong, Pati, direncanakan membutuhkan lahan seluas 196 hektare. Selain lahan yang terkena waduk milik masyarakat, juga ada yang menjadi milik pemerintah desa dan Perhutani.
(Prayitno/CN41/SMNetwork)